disadur dari beritatrans.com
JAKARTA (Berita Trans. com) – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI mendukung sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menolak gagasan pembentukan Dewan Logistik.
Ketum DPW ALFI DKI, Widijanto didampingi Sekum Adil Karim Rabu (8/6/2016) mengatakan daripada membentuk dewan logistik lebih baik memperkuat peran Otoritas Pelabuhan (OP) yang sudah ada.
Widijanto mengatakan dia tidak yakin kehadiran dewan logistik akan dapat menurunkan biaya logistik. Karena penyebab biaya logistik tinggi banyak foktor.
Adil Karim menambahkan salah satu faktor penyebab biaya logistik tinggi di antaranya stake holder di pelabuhan masih belum semuanya mau melaksanakan operasional 24/7 (24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu).
“Kita akui ada beberapa instansi yang sudah melaksanakan 24/7 seperti terminal terminal di bawah Pelindo II dan sebagian pelayanan (46 item pelayanan) di KPU Bea Cukai Priok,” kata Adil.
“Tapi pola kerja 24/7 ini harus dilakukan oleh semua stake holder termasuk pelayaran, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan yang lainnya baru manfaatnya signifikan untuk menurunkan biaya logistik, ” tegas Adil Karim.
Memberikan contoh pola kerja 24/7 berdampak pada biaya, Adil mengatakan sering terjadi pemilik barang terpaksa bayar finalti 900 % di terminal petikemas karena sudah melampaui 3 hari.
Sementara mau Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) tidak bisa sembarang waktu. Pasalnya , Tempat Penimbunan Sementarra (TPS) hanya memberikan pelayanan sampai pk 17.00 atau paling sekarang sudah diperpanjang sampai pk 20.00 WIB.
ALPI sependapat dengan Menhub pemerintah tidak perlu membentuk dewan logistik untuk mencari akar permasalahan penyebab logistik biaya tinggi. Tapi memberdayakan Otoritas Pelabuhan untuk mencari akar masalahnya lalu diperbaiki.
Misalnya, tambah Adil, pemerintah mempertegas lagi agar semua stake holder di pelabuhan harus operasionnal 24/7 dan memberi peran lebih besar kepada Kepala OP untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi bagi stake holder yang tidak patuh.
Sebaliknya kalau memaksakan membentuk dewan logistik nasional misalnya. Pertama pemerintah harus mengeluarkan biaya (management cost) untuk dana operasional dewan logistik serta stafnya. ” Bahkkan bisa bisa tugasnya tumpang tindih dengan tugas OP,” kata Adil.
Gagasan membentuk Dewan Logistik diusulkan Henry Sandee dari Bank Dunia berkaitan dengan waktu inap kontainer turun tapi biaya logistik naik.
Menanggapi gagasan pembentukan Dewan Logistik , Menhub Jonan mengatakan pemerintah tak perlu buat
dewan logistik. Jadikan Otoritas Pelabuhan sebagai pengatur utama kegiatan logistik, tutur Menhub. (wilam)
sumber: http://beritatrans.com/2016/06/08/alfi-dki-dukung-menhub-tak-perlu-bentuk-dewan-logistik/