Lagi-lagi pemerintah mengambil langkah untuk melakukan impor komoditas pangan, sebuah kebijakan yang masih dipandang dari sisi pemerintah sebagai pemadam kebakaran.
Inti dari drama yang terjadi ini sebetulnya terletak pada bagaimana pemerintah Indonesia mampu melakukan proyeksi ketersediaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Fokusnya adalah melakukan peramalan ke depan. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:
- Melakukan proyeksi kebutuhan pangan dengan aspek pemetaan demografi, sosio-antropologis yang berkaitan dengan kebiasaan konsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan data statistik yang diolah untuk menghasilkan proyeksi ke depan.
- Melakukan pendataan secara komprehensif melalui sistem logistik nasional yang didukung dengan bantuan teknologi informasi. Sistem ini akan mencatat mulai dari waktu tanam, estimasi waktu panen, estimasi hasil panen serta dapat dibantu dengan melakukan kombinasi pada ramalan cuaca yang berkaitan dengan waktu panen untuk menambah akurasi data hasil panen. Dari data tersebut juga dapat diperoleh mapping hasil panen masing-masing komoditas di setiap daerah.
- Mengoptimalkan gudang-gudang Bulog sebagai buffer stock kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Jika terdata secara terintegrasi, Kementerian Pertanian dapat melihat dan melakukan mapping gudang Bulog mana yang perlu ditambahkan stoknya dengan mengambil dari daerah yang terdekat dari gudang tersebut.
Oleh sebab itu meski impor komoditas pangan ini betul memang harus dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Akan tetapi pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengambil langkah cepat menyelamatkan sektor ini.
