Ulasan Logistik Penutup Tahun 2013 – Asosiasi Logistik Indonesia

Penulis: Zaldy Ilham Masita – Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)

Tahun 2013 adalah tahun yang terberat untuk Logistik di Indonesia yang dimulai dengan kenaikan UMP diberbagai provinsi yang mencapai 30%, lalu disusul dengan kenaikan BBM subsidi yang juga mencapai 30% dan pertengahan tahun terjadi stagnasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang juga menambah beban berat bagi pertumbuhan Logistik di tanah air. Maraknya kenaikan pungutan-pungutan baik secara resmi seperti Regulated Agent, Port Handling Charge, Bongkar Muat di daerah dan juga pungutan yang tidak resmi, kesemuanya menambah biaya Logistik yang harus ditanggung oleh pelaku dan penyedia jasa logistik.

Semua kenaikan biaya logistik tidak dibarengi oleh pembangunan infratruktur logistik yang memadai dari Pemerintah sehingga ketidakefisienan menjadi makin besar di sektor Logistik, Indonesia sudah masuk pada kondisi “Darurat Infrastruktur Logistik” dan bila tidak dilakukan implementasi pembangunan infrastruktur logistik dengan segera maka tahun-tahun berikutnya biaya logistik akan bertambah besar dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Selama 2013 para penyedia jasa logistik lokal sudah berusaha dengan keras untuk mengatasi biaya logistik yang tinggi dan juga meningkatkan pertumbuhan bisnis logistik sambil menghadapi serbuan bisnis jasa logistik asing. Pertumbuhan bisnis logistik di tahun 2013 sebesar 12-15% menarik banyak penyedia jasa logistik asing yang berbarengan dengan terbukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk jasa logistik di tahun 2013. Kecenderungan untuk melakukan outsourcing logistik semakin banyak dari perusahan PMDN dan PMA yang memberikan kontribusi yang penting bagi pertumbuhan jasa logistik di tanah air. Momentum ini akan terus berlanjut pada tahun 2014 dimana semakin banyak perusahaan yang melakukan outsourcing logistik untuk menurunkan biaya logistik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menghadapi 2014 untuk sektor Logistik adalah:

1. Menjalankan dengan konsisten Perpres no.26/2012 mengenai Sistem Logistik Nasional, masih banyak Kementerian terkait belum mengikuti dan menjalankan Perpres Sislognas dengan konsisten sehingga pembangungan infrastruktur logistik menjadi tersendat-sendat dan masing-masing Departemen masih mempunyai agenda tersendiri mengenai Logistik.

2. Pemerintah dan DPR perlu memberikan dukungan politik anggaran yang lebih jelas untuk membiayai berbagai pembangunan di sektor logistik, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN, karena semua rencana strategis dan program kerja sektor logistik tidak akan berarti banyak tanpa dukungan dana.

3. Mempersiapkan dengan segera Pelabuhan Tanjung Priok untuk menghadapi Lebaran 2014 agar tidak terulang stagnasi yang terjadi pada tahun 2013.

4. Membuka akses impor untuk barang konsumsi pada pelabuhan-pelabuhan internasional di Indonesia Timur seperti Bitung dan Sorong untuk mengurangi inflasi di Indonesia Timur dan meningkatkan industri maritim di Indonesia Timur.

5. Menutup akses import minuman beralkohol di semua pelabuhan di Indonesia kecuali Pelabuhan Bitung sebagai persiapan awal menjadikan Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan internasinal utama yang sudah ditetapkan oleh Perpres 26/2012 mengenai  Sislognas, dan akan mengurangi ketimpangan muatan antara Indonesia Timur dan Jawa sehingga menurunkan biaya pengiriman container dari Jawa ke Indonesia Timur. Dampak sosial yang positif adalah naiknya harga minuman alkohol karena kenaikan biaya transportasi.

6.  Memberikan akses sebesar-besarnya bagi investasi asing untuk ikut berperan aktif dalam membangun infrastruktur logistik dalam waktu yang singkat seperti pelabuhan laut dan pembangunan jalur rel kereta api.

7.    Melarang container 40 feet untuk melewati jalur Pantura dan mengalihkan ke angkutan laut melalui “short sea shipping” sehingga kepadatan jalur Pantura bisa berkurang.

8.    Implementasi secara ketat larangan untuk truk overload yang sudah menjadi peraturan sejak lama tapi tidak pernah dijalankan dengan konsisten.

9.  Pembangunan Akademi Komunitas Logistik di 10 propinsi di Indonesia untuk mengurangi kekurangan SDM Logistik yang sekarang menjadi salah satu masalah utama sektor Logistik.

10. Manajemen logistik pemilu yang lebih transparan dan efisien.

11. Perlunya mempertimbangkan manajemen logistik nasional yang dikelola oleh satu lembaga khusus, kondisi yang terkotak-kotak antara departemen, lembaga dan pemerintah daerah membuat pengembangan logistik nasional tidak berjalan.

Demikianlah usulan dari Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) untuk mengurangi biaya logistik yang diprediksi akan meningkat di tahun 2014 karena keterbatasan infrastruktur dan investasi di sektor Logistik. Masalah Logistik sekarang ini sudah menjadi “penghalang utama” bagi perkembangan ekonomi Indonesia dan sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan masalah Logistik ini bersama-sama.

Terima kasih,

Zaldy Ilham Masita