disadur dari mediaindonesia.com
DUA kali periode penilaian logistic performance index (LPI) pada 2012 dan 2014 menempatkan peringkat logistik Indonesia tidak menyenangkan. Jika dibandingkan dengan negara sekawasan terdekat, publikasi media selalu meletakkan logistik negeri ini pada angka terburuk dan peringkat paling rendah. Peringkat ke-53 dari 160 negara yang disurvei tentu tidak membahagiakan bagi pemerintah.
Beranjak dari skor tersebut, saya melakukan eksplorasi tentang logistik Indonesia dan sekaligus langsung menguji pada sistem logistik paling berat, yaitu investasi. Kekhususan investasi ialah mentransportasikan seluruh barang modal baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan variasinya tentu saja heterogen. Barang investasi tentu bukan barang dalam kemasan rapi, homogen, berat seragam, melainkan barang dalam bentuk tidak beraturan, ukuran besar, ukuran lebar, ukuran tinggi, dan tentu saja luar biasa berat.
Objek yang sengaja saya pilih ialah investasi semen karena karakteristiknya khusus dengan barang modal yang sangat berat dari seluruh dunia. Barangkali di dunia ini investasi terberat ialah investasi semen dari segi dimensi mesin-mesinnya. Setara dengan pabrik semen ialah pabrik baja dan PLTU karena saya pernah melihat satu bagian mesin proyek PLTU yang tidak bisa diurai mencapai 600 ton, yaitu generator. Penelitian saya ini langsung menguji infrastruktur ditujukan untuk investasi terberat, maka mengurai logistik barang-barang produk jadi tentu lebih mudah. Kesimpulan saya, logistik Indonesia dengan infrastrukturnya relatif, tidak terlalu buruk. Namun, tentu saja dengan catatan dikendalikan operator yang memahami logistik dan bersedia turun ke lapangan.
Biaya logistik
Mengurai dan memahami logistik sebetulnya tidak rumit. Jadi, sangat disayangkan jika investor yang hendak berinvestasi di Indonesia mengalami fobia lebih dahulu karena kecemasan logistik. Saking cemasnya dengan sektor yang dulu disebut hantu investasi ini, pemilik modal memberikan cek kosong dalam bentuk budgeting sampai dengan 27% dari biaya investasi. Angka tersebut diambil dari laporan Bank Dunia (2014), dan tentu saja sangat berat untuk investasi. Ironisnya, dengan mengalokasikan biaya sedemikian besar, jaminan kelancaran barang modal tidak dapat diperoleh. Investor tetap waswas dengan risiko logistik, persoalan di kepabeanan yang marak dengan black campaign mengenai dwelling time dan problem biaya non-budgeter disebabkan harus berhubungan dengan banyaknya instansi yang harus dilalui
Penelitian saya menggunakan seluruh populasi 8 investasi semen di seluruh Indonesia menempatkan biaya total logistik ternyata tidak sebesar hasil studi Bank Dunia. Biaya logistik 8,989% dari nilai investasi tentu saja sangat mengagetkan saya dan rasa percaya diri akan infrastruktur Indonesia menguat kembali, dan saya dengan ini menolak kajian Bank Dunia tersebut.
Betapa pun biaya logistik memang harus konsisten ditekan dalam rangka menaikkan reputasi iklim investasi Indonesia. Dari infrastruktur logistik luar negeri dan infrastruktur logistik dalam negeri memang meletakkan infrastruktur dalam negeri Indonesia pada peringkat serius. Kompensasi infrastruktur dalam negeri yang harus ditanggung investor mencapai 25,403% dari biaya logistik dalam negeri agar investasi dapat dilangsungkan.
Infrastruktur logistik dalam negeri yang minimalis tersebut pun dapat diterima akal karena kondisi geografis Indonesia yang menjadi negara kepulauan. Diperlukan banyak kapal dengan segera karena mendesak. Kapal-kapal jenis barge, landing ship tank pun lebih dapat difungsikan karena tidak memerlukan pelabuhan dengan kedalaman ekstra. Alat logistik itu dapat sandar pada jetty, bahkan pelabuhan darurat dengan hanya sand bag.
Jika menunggu pelabuhan dibangun dan kapal besar, mengurai logistik tentu semakin lama diperoleh dan tentu saja akan mengerek kenaikan harga-harga pada wilayah kepulauan terluar. Tidak mengherankan jika baru 6 kapal dalam program tol laut dioperasikan di Indonesia dampaknya ialah harga kedelai menurun 14%, minyak goreng 20%, daging ayam turun 35%. Konkret tol laut ialah sebagian jawaban untuk mengurai masalah logistik dan strategi pemerintah pada track yang benar.
Kontribusi pemerintah
Pemerintah barangkali memang sudah mafhum akan kondisi keterbatasan infrastruktur logistik dan sejumlah insentif diberikan untuk kompensasi hal ini. Barangkali hanya di Indonesia yang mengadopsi cash back biaya investasi seperti dalam PP Nomor 1/2007, kemudian diubah menjadi PP 62/2008, diubah lagi menjadi PP 52/2011, dan terakhir diubah menjadi PP 18/2015. Dalam keterbatasan melengkapi infrastruktur, pemerintah memberikan trade-off dan ini ialah bentuk tanggung jawab yang betapa pun harus diapresiasi investor.
Penelitian saya, kontribusi pemerintah dalam bentuk insentif investasi ialah 6,515% dari nilai investasi total diberikan cash back kepada investor dan jumlah ini tentu tidak sedikit. Harapannya ialah partisipasi membangun infrastruktur pada daerah-daerah terluar dan terujung negara ini, memelihara kehidupan sosial, dan menjadi pusat bisnis yang nantinya bersahabat dan bersinergi dengan lingkungan. Tugas pemerintah memang sangat berat di negara ini melihat luas Indonesia demikian besar mencapai 5.180.053 kilometer persegi dengan 17.504 pulau, khusus luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 104.000 kilometer. Kondisi geografis ini tentu tidak sepadan dengan rencana pembelian dan pembangunan 609 kapal baru, 46 kapal peti kemas kapasitas 1.000 TEUs, 37 unit kapal 3.000 TEUs, 26 kapal barang perintis setara 208 TEUs, dan 500 kapal pelayaran rakyat. Partisipasi investor betapa pun sangat dibutuhkan karena melakukan investasi dan pekerjaan di seluruh Indonesia. Kinerja logistik Indonesia tidak demikian buruk!
sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/49971/pembelaan-logistik-indonesia/2016-06-10?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+mediaindonesia%2FdpwNasDem+%28Media+Indonesia%29#sthash.CcA4ZZJ1.dpuf
