Hari ini saya tergelitik untuk menuliskan kembali apa yang telah saya baca di harian Bisnis Indonesia terbitan kamis, 23 Februari 2017. Pada bagian Policy Talk, Denni Puspa Purbasari, Deputi III Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa saat ini kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla sedang mengkaji mengenai Nation Branding.
Apa itu nation branding?
Nation branding adalah persepsi, kekuatan dan kelemahan suatu bangsa. Pemerintah saat ini menginginkan bahwa Indonesia harus memiliki persepsi yang dipandang positif/baik agar mampu menjadi negara yang lebih berkembang. Dampak kenaikan persepsi ini akan dikaitkan dengan semakin meningkatnya investasi ataupun kunjungan wisata dari luar negeri. Tidak sekedar wacana, Denni menyampaikan bahwa sudah ada kajian khusus dan saat ini sedang dalam tahap melakukan fine tuning untuk membentuk Nation Branding. Indonesia diharapkan belajar kepada contoh negara yang sudah menerapkan nation branding, baik yang berhasil maupun yang gagal. Negara yang gagal meningkatkan persepsi misalnya Brunei dan negara yang berhasil melakukan branding adalah India dan Inggris.
gambar 1. Nation Branding Hexagon
Mengacu Pada Masa Lalu
Tanpa menafikkan usaha pemerintah saat ini untuk meningkatkan persepsi, saya mencoba menarik kembali kebijakan pemerintah pada masa lampau, tepatnya pada masa pemerintahan presiden Soeharto atau pada masa yang disebut orde baru. Pada saat itu, kebijakan pemerintah selalu mengacu kepada rencana jangka panjang yang meliputi rencana pembangunan dua puluh lima tahun (repelita) dan di turunkan dalam rencana jangka pendek yang disebut rencana pembangunan lima tahun (Pelita). Dengan adanya acuan tersebut, maka setiap kebijakan yang diambil tidak pernah lepas dari koridor Pelita dan Repelita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mempersepsikan Indonesia yang disesuaikan dengan proyeksi keadaan yang akan terjadi ke depan. Tentu saja, bukan karena saya pengagum Soeharto ataupun rindu pada jaman orde baru. Akan tetapi ketakutan pada hal yang sama, persis diungkapkan oleh wartawan yang mewancarai Denni Puspa Purbasari, bagaimana kelanjutan nation branding ini yang sudah dirintis dan dibangun jika berganti rezim. Sekali lagi jawaban Denni cukup membuat saya miris, karena keberlanjutan program ini sangat amat bergantung dengan siapa pemimpinnya. Dalam artiannya kebijakan negara ini bukan terbentuk dari sebuah sistem tetapi tergantung pada siapa yang memerintah pada saat itu.
kebijakan yang tergantung pada rezim
reff:
gambar 1: https://publicandculturaldiplomacy3.files.wordpress.com/2012/04/untitled1.jpg
