disadur dari bisnis.com
JAKARTA – Bank Dunia menilai paket kebijakan ekonomi jilid II mengenai Pusat Logistik Berikat sebagai paket terbaik menunjang perbaikan sektor logistik di Indonesia.
Daniel Alexader van Tuijil, Ports and Waterborne Transport Specialits World Bank, mengungkapkan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup bagus secara keseluruhan karena mencakup berbagai komponen di dalam sektor logistik.
“Dulu kalau bicara logistik pasti ongkos transportasi. Padahal itu hanya satu komponen dari berbagai komponen dalam sektor logistik,” katanya, Kamis (2/6).
Dari banyak paket kebijakan, Tuijil menilai Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai paket yang paling positif sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Menurutnya, pembentukan PLB telah memotong rantai pasok impor. Dari industri garmen, dia mengatakan kapas kini bisa diimpor langsung hingga ke dalam negeri. Padahal, impor kapas sebelumnya hanya sampai Malaysia. “Yang kami dengar itu PLB, karena Indonesia memang kuat di industri garmen.”
Dengan PLB, imbuhnya, industri garmen dapat mengelola pasokan produksi dan bahan baku dengan mudah.
Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Robi Toni mengatakan verifikasi 16 perusahaan yang mengajukan pembentukan PLB tahap II masih dalam proses.
“ masih didominasi industri pendukung dari minyak dan gas serta pertambangan,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (7/6).
Selain industri di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mencatat industri perawatan pesawat, kapas, dan peralatan berat.
TAK DIBATASI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berharap penyelesaian verifikasi PLB tahap II secepatnya atau tidak sampai akhir tahun ini. Hingga saat ini, dia menegaskan Bea dan Cukai tidak membatasi industri atau perusahaan yang ingin membangun PLB.
Selain PLB, World Bank menilai pengembangan sistem single window seperti yang dituangkan ke dalam paket kebijakan XI di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan di banyak negara lain.
Henry Sandee, Senior Trade Specialist Trade and Competitiveness World Bank, mengatakan usaha pemerintah mengintegrasikan pelayanan antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam INSW dan Single Risk Management System sudah bagus.
Namun, dia menyayangkan ketentuan pemenuhan rekomendasi dari beberapa badan atau lembaga yang diperlukan oleh importir sebelum memasukan data.
“Dalam paket kebijakan kita sudah melihat banyak penghapusan rekomendasi, tetapi rekomendasi di INSW cukup mengganggu,” ujarnya.
Selain itu, dia menyarankan agar situs INSW memuat tata cara impor dengan jelas sehingga mempermudah importir dalam mengurus dokumen. “Jadi trade repository itu dihubungkan dengan situs INSW supaya memberikan informasi.”
Saat ini, lanjutnya, yang baru dirintis oleh Indonesia adalah kewajiban kementerian untuk memasukan atau memperbarui informasi peraturan baru kedalam repositori perdagangan (trade repository).
Berdasarkan pengalaman, Henry menceritakan ada pengusaha asing yang membaca repositori perdagangan Indonesia menemukan tidak sesuai antara isi informasi mengenai perizinan di dalamnya dengan kenyataan di lapangan.
“Ini satu proses yang sering terjadi bahwa belum ada aturan yang baku untuk hal ini,” katanya.
sumber: http://koran.bisnis.com/read/20160608/450/555558/kata-bank-dunia-paket-kebijakan-ii-positif
