Tadi pagi saya terkejut menyimak sebuah berita yang disematkan oleh seorang kawan di grup Telegram. Berita itu mengungkapkan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada bupati Sidoarjo, bapak Saiful Ilah. Dugaan saat ini adalah keterlibatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah kabupaten Sidoarjo.
Sebagai warga Sidoarjo, saya cukup terkejut karena saya saat ini tinggal di wilayah Sidoarjo. Meski saya masih ber-KTP Jember, saya cukup lama tinggal di wilayah Sidoarjo, sehingga sedikit banyak mengetahui perkembangan kota Sidoarjo.
Bapak Saiful Ilah sendiri cukup lama berada di lingkungan kabupaten Sidoarjo. Terhitung semenjak tahun 2005 ketika beliau menjabat sebagai wakil Bupati Sidoarjo, hingga terpilih menjadi bupati Sidoarjo selama dua periode berturut-turut hingga saat ini. Jika dihitung, berarti lebih dari 14 tahun, beliau telah menjadi seorang pemimpin. (data : wikipedia)
Namun dengan periode kepemimpinan tersebut, rupanya tidak membuat persepsi umum masyarakat terhadap bupati Sidoarjo ini membaik. Beberapa waktu terakhir bahkan ada suara masyarakat yang mempertanyakan kehadiran bupati Sidoarjo dalam berbagai kebijakan yang ada di Sidoarjo, misalnya saja yang berkaitan dengan pembangunan kota, kebijakan terhadap bencana banjir, kebijakan pengaturan kota seperti penataan PKL di perumahan Taman Pinang yang tidak berkesudahan.
Beberapa saat lalu saya juga bertemu dengan beberapa aktifis yang menanyakan hal serupa. Kita juga bisa mendengarkan beberapa opini masyarakat seperti di radio Suara Surabaya, ataupun melalui fan page Facebook E100 milik Suara Surabaya.
Opini Saya Terhadap Kebijakan Bupati Sidoarjo
Di sisi lain, saya coba menyampaikan opini pribadi saya terhadap kebijakan pembangunan di Sidoarjo berdasarkan apa yang saya alami. Yang pertama mengenai masalah kependudukan, salah satu alasan mengapa saya sampai saat ini memegang KTP Jember adalah masalah pengurusan KTP yang lama. Sangat kebetulan saya mempunyai kawan yang bertugas di dinas Kependudukan Kabupaten Sidoarjo. Saya biasanya bertanya lebih dahulu mengenai kepengurusan KTPnya. Ternyata kawan saya malah menyarankan untuk jangan mengurus dulu. Memang beberapa daerah masih belum bagus untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan di kabupaten Jember juga sih masih amburadul, hehehe.
Pandangan saya yang lain mengenai kabupaten Sidoarjo menurut saya adalah pembangunan fisik dalam hal ini jalan cukup merata. Kebetulan saya sering bersepeda melewati desa (Sidoarjo masih menerapkan wilayah desa bukan kelurahan) dan masuk ke jalan-jalan kecil. Yang saya temui adalah jalan-jalan aspal yang bagus hingga sampai ke pelosok desa. Namun memang saya belum pernah sampai ke seluruh wilayah kabupaten Sidoarjo, di kecamatan Krian misalnya. Namun menurut saya pembangunan fisik jalan sudah cukup merata.
Catatan lain, ini dari istri saya yaitu kabupaten Sidoarjo ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan anak saya adalah anak bekebutuhan khusus dan kami menemui bahwa di kabupate Sidoarjo sudah terdapat tempat terapi yang bisa diakses secara gratis. Selain itu kabupaten Sidoarjo setiap tahun mengadakan berbagai aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus.
Dua hal Yang Menciptakan Persepsi Masyarakat Sidoarjo
Apapun opini masyarakat ataupun saya tentu didapatkan didapatkan dari persepsi terhadap sosok bapak Saiful Ilah. Baik dan buruk tetap menjadi catatan untuk dibuat menjadi lebih baik. Namun demikian tetap saja kita harus menggali lebih dalam mengapa persepsi itu terjadi. Saya mencatat ada dua hal mengapa persepsi dari masyarakat Sidoarjo itu timbul terhadap bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kedua hal tersebut antara lain:
- Gap Komunikasi
Yang pertama adalah terjadinya gap komunikasi antara bupati Sidoarjo dan rakyatnya. Masyarakat tidak mendapatkan akses secara mudah apa saja yang dilakukan oleh bupati. Meski pastinya bupati Sidoarjo telah menjalankan berbagai kebijakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan atas persetujuan DPRD sebagai perwakilan rakyat, namun rakyat tidak pernah mendengar langsung dari bupati mengenai kebijakan-kebijakan. Dalam pemberitaan juga sering perjumpaan langsung antara masyarakat dan bupati tidak terjadi dialog yang lancar. - Gagal melakukan positioning sebagai kepala daerah kekinian
Pada jaman kekinian saat ini, seorang kepala daerah dituntut cekatan dan bertindak cepat. Namun tidak cukup hanya melakukan kebijakan yang cepat, tetapi juga harus membuka saluran komunikasi yang baik dengan rakyat yang telah memilihnya secara langsung. Menurut saya bapak Saiful Ilah tidak jeli dalam memanfaatkan hal ini. Misalnya menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi seperti yang dipakai oleh beberapa kepala daerah. Selain itu juga harus menjadi “media darling“, agar kesan kepala daerah yang terbuka bisa didapat.
Sekali lagi ini bukan opini tentang cara menghindari korupsi. Tetapi ini pelajaran untuk kepala daerah bagaimana memimpin daerahnya. Catatan pentingnya adalah seorang kepala daerah harus selalu beradaptasi untuk menggunakan berbagai saluran komunikasi. Pada era kekinian, seorang kepala daerah bisa memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi. Permasalahan suatu daerah tentu tidak bisa secara langsung diselesaikan oleh seorang kepala daerah, karena dia bukan super hero. Maka yang dibutuhkan adalah banyak orang yang turut juga memberikan sumbangsihnya baik dari sisi pemikiran atau apapun. Selain itu jangan pernah takut dengan kritik, karena dengan kritik akan membantu kita menjadi lebih baik.
